Kamu, Ambasador Kantormu

Lagi-lagi saya harus belajar banyak tentang sosial media dari pakarnya, Mbak Ainun Chomsun. Menarik tulisan yang dibuat di blognya tentang sosial media untuk karyawan. Yang menurut pengakuan Mbak Ainun bahwa tulisan ini muncul dari fakta yang sebenarnya sudah terjadi kepada teman beliau yang seorang karyawan di suatu perusahaan. Tulisan lengkapnya bisa dibaca disini.

Saya sudah meminta ijin ke Mbak Ainun untuk men-share-kannya di blog ini. Berikut tulisannya yang saya ambil dari ainun.net

Dalam sebuah training atau talkshow yang membahas social media, seringkali saya mendapat pertanyaan ini :

Sebagai karyawan, perlukah saya mencantumkan kantor saya di bio social media yang saya miliki?

Ada orang yang mencantumkan secara lengkap, atas kesadaran sendiri, karena bagaimana pun juga tempat bekerja adalah bagian dari identitas. Ada yang mencantumkan karena bagian dari aturan perusahaan tempat dia bekerja. Ada yang tidak mencantumkan sama sekali, dengan argumen social media (socmed) sifatnya pribadi bukan kanal profesional.

Di social media, saya selalu menyarankan, penting untuk menggunakan nama dan bio yang jelas dan jujur. Jujur bukan  berarti mencantumkan semua data diri ya. Artinya, kita menjadi manusia bertanggung jawab di social media. Bagaimana pun, akun socmed sudah menjadi identitas penggunanya. Mau menggunakan nama asli atau pseudonim, akun socmed adalah “wajah” kita di online.

Lalu apakah perlu mencantumkan tempat kerja di bio? Dalam banyak hal, tanpa menyebutkan tempat kerja, orang-orang bisa mengetahui. Karena di socmed ada teman sekantor, keluarga, tetangga, teman sekolah, bahkan mungkin bos kita. Jadi tanpa dicantumkan pun, publik online atau biasa disebut onliner (yang tahu) sudah mengasosiasikan kita dengan kantor. Misalkan ada permasalahan di perusahaan A, dan saya bekerja di situ. Teman-teman atau kenalan sangat mungkin mention akun socmed saya untuk merujuk permasalahan di perusahaan A. Lepas dari posisi kita memang paham dan punya “kuasa” atas permasalahan, onliner tidak peduli. Pokoknya saya kantornya di perusahaan A jadi saya “ikut bertanggung jawab” atas permasalahan tersebut.

Pertanyaannya bukan lagi perlu atau tidak mencantumkan tempat kerja di bio socmed, tetapi seberapa jauh onliner mengenal kita beserta tempat kerjanya. Kalau ternyata mereka tahu, maka apa yang terjadi di perusahaan tempat kita bekerja, akan selalu diasosiasikan dengan kita. Begitu juga dengan postingan kita. Walaupun di bio socmed ditulis “postingan bersifat pribadi, tidak mewakili institusi/perusahaan”, onliner tetap tidak peduli. Kamu ya tempat kerjamu.

Daripada mumet mikir, perlu tidaknya mencantumkan, lebih baik mulai berpikir bahwa saya, kamu, kita adalah ambasador kantor kita di socmed. Apa yang kita posting akan selalu diasosiasikan dengan kantor, begitu pun sebaliknya. Maka dari itu, kita perlu berhati-hati. Jangan mengumbar urusan kantor. Batasi mana yang perlu dibagi mana yang tidak. Seringkali kita tidak sadar memposting “suasana rapat“, padahal dalam rapat ada pembahasan krusial dan confidential. Atau mengeluhkan gaji telat semata mau curhat. Ternyata hal  itu bisa dianggap mencemarkan nama baik perusahaan. Dan masih banyak yang lainnya.

Selain urusan “dapur kantor” sebenarnya ada hal-hal yang layak bagi ke publik. Misal perusahaan meluncurkan produk baru, sebagai karyawan kita bisa membantu mempromosikannya. Toh kalau perusahaan maju, kita juga diuntungkan. Atau kantor memberikan fasilitas baru tempat olahraga bagi karyawan. Hal ini bisa menjadi cerita positif yang bisa dibagi ke publik. Cerita prestasi karyawan juga bisa meningkatkan citra perusahaan. Intinya banyak hal yang bisa diceritakan untuk meningkatkan image positif perusahaan tanpa mengumbar “rahasia“nya.

Tidak ada yang salah dengan memberikan citra positif perusahaan di socmed melalui akun pribadi. Toh kantor adalah tempat kita mencari nafkah dan rumah kedua yang patut kita jaga bersama. Sudah sepatutnya kita bangga. Kalau karyawanya saja tidak bangga dengan kantornya, bagaimana dengan pihak luar? Jadi wajar bila akun socmed karyawan adalah ambasador online bagi kantornya. Tetapi jika kita merasa tidak ada hal positif dari kantor yang perlu dibagi di socmed dan banyaknya hanya keluhan saja, yang patut dipertanyakan adalah diri kita sendiri, kenapa masih kerja di sini?

Sudah bukan berita baru bahwa perusahaan, brand, dan lembaga pemerintahan berbondong-bondong memanfaatkan social media untuk menjadi kanal komunikasi ke publik. Baik untuk edukasi, promosi, dan sosialisasi. Kekuatan “massa” digital memiliki pengaruh signifikan. Bukan hanya urusan marketing produk atau jasa tetapi juga dalam menekan kebijakan, penggulingan kekuasaan hingga pemilihan Presiden. Lalu sebagai karyawan, di manakah posisi kita dalam hiruk pikuk social media (socmed)?

Sebelumnya, saya sudah menuliskan di sini perlu tidaknya kita mencantumkan tempat kerja di bio socmed pribadi. Silakan baca hingga tuntas, kemudian mari lanjutkan pembahasannya ditulisan berikut. Bagaimana pun juga karyawan tidak bisa dilepas perannya dari kekuatan socmed perusahaan.

Seperti kita tahu, banyak karyawan yang memiliki akun socmed, bahkan aktif sehingga memiliki follower (pengaruh) besar di online. Mereka bisa menjadi aset penting perusahaan. Walaupun, yang tidak ber-follower besar juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Seringkali perusahaan tidak menyadari, mereka memiliki anak buah influencer disocmed.

Dari berbagai strategi kampanye di socmed, salah satu tools yang digunakan adalahbuzzer atau influencer. Mereka adalah orang-orang yang menyuarakan kepentingan perusahaan tertentu sehingga didengar, dilihat, diperbincangkan bahkan bisa mempengaruhi keputusan onliner. Buzzer adalah sekelompok akun yang menyuarakan isu tertentu sehingga ramai di socmed dan menjadi percakapan bersama. Bisa jadi buzzerini followernya tidak banyak, tetapi supaya “berbunyi” dikerahkan banyak akun sehingga terjadi “buzz” di socmed. Influencer adalah akun yang memiliki jumlah followersignifikan dan memiliki pengaruh di online.

Buzzer dan influencer ada yang berbayar ada yang tidak. Mereka yang berbayar biasanya memiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan atau brand dalam waktu tertentu dan isu tertentu pula. Yang tidak berbayar adalah, para konsumen loyal atau orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan brand atau isu tertentu. Mereka melakukan secara sukarela dan suka-suka.

Setiap perusahaan yang akan kampanye di online, seringkali mengontrak buzzer dan influencer sehingga produknya “diperbincangkan“. Tetapi mereka suka lupa bahwa adaaset digital yang bisa dimanfaatkan dan memiliki keterikatan yang cukup kuat yaitu akunsocmed karyawan. Bayangkan jika perusahaan memiliki ribuan pegawai, setengahnya saja punya akun socmed sudah bisa menciptakan “buzz” di online tanpa perlu menyewabuzzer.

Karyawan adalah orang yang paling tahu bagaimana kondisi perusahaannya. Mereka orang dalam yang bisa menjadi “penyambung” komunikasi yang sahih dengan pihak luar di online. Dukungannya yang diberikan pun bisa lebih “sincere” karena yang mereka bicarakan adalah “rumahnya“. Selain itu, jika ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dengan cepat, akun socmed karyawan lebih bisa diandalkan. Apalagi jika karyawan happybekerja di situ, pasti dengan senang hati akan berbagi. Postingan yang tulus lebih berbunyi dan berdampak di online. Lain cerita jika karyawan yang gak happy, kalau ini internalnya harus diselesaikan dulu sebelum berkicau di socmed.

Walaupun karyawan memiliki akun socmed, tapi tidak semua paham dan aktif. Tidak ada salahnya perusahaan memberikan training atau pembekalan ilmu digital kepada mereka. Disamping bisa mengembangkan skill yang berguna untuk diri karyawan sendiri juga bermanfaat untuk perusahaan. Minimal kenalkan hal-hal dasar seperti pengenalan kanal serta behaviournya dan pengelolaan konten. Dengan dibekali ilmu, karyawan bisa lebih mengoptimalkan akun socmednya. Mereka bahkan bisa mengembangkan hobi atau usaha kecil melalui digital. Jadi bukan semata-mata demi menjadi buzzer perusahaan, tetapi memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang secara luas baik di dalam maupun di luar.

Selain training digital, ada hal penting lainnya yang patut diperhatikan. Membuat aturan untuk perusahaan dan karyawan tentang aktivitas di socmed. Ini akan menjadi guideline bagi karyawan sehingga meminimalisir terjadinya masalah. Jangan ada keributan dulu, baru panik bikin aturan. Perusahaan tidak punya legitimasi untuk menegur atau memberikan sangsi jika tidak ada aturannya.

Sah-sah saja kog menyertakan aturan bagi karyawan di social media dan menjadi bagian dari kontrak kerja dengan HRD. Karena karyawan membawa nama perusahaan bukan hanya di offline tetapi juga di online. Sepanjang aturannya tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak mengekang kebebasan berekspresi secara umum. Aturan dibuat untuk kebaikan bersama, baik perusahaan dan karyawan. Ketika ada guideline untuk karyawan di socmed maka mengurangi masalah serta kebingungan bersikap. Posisi karyawan di online jadi jelas. Perusahaan pun memiliki dasar dalam bertindak jika ada hal-hal yang tidak sesuai.

Aturan bisa detil bisa umum, tergantung kebijakan perusahaannya. Beda perusahaan beda kepentingannya di socmed. Ada yang membebaskan karyawan berekspresi di socmed asal tidak mengumbar rahasia perusahaan (mana yang dianggap rahasia harus dinyatakan dengan jelas). Ada yang memiliki aturan sangat ketat, biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki isu sensitif seperti rokok, obat dsb. Karyawan juga harus paham secara detil tentang kedudukan perusahaan di socmed. Sehingga ketika “bertindak” di socmed tidak merugikan tetapi justru menguntungkan perusahaan. Bagaimana pun juga karyawan adalah Ambasador perusahaan di socmed sepanjang masa (kerjanya).

Akun social media karyawan bisa menjadi asets sekaligus liabilities. Tergantung bagaimana management melihatnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *